Tugas Kepala Desa

Selain mempunyai tugas pokok sebagai kewajibanya,seorang kepala desa juga mempunyai hak dan wewenangnya,berdasar ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2004
Tentang Desa Yang Menyatakan Sbb:
————————————
Pasal 26:
Kepala Desa BERTUGAS:
-Menyelenggarakan Pemerintahan Desa
-Melaksanakan Pembangunan Desa
-Membina Masyarakat Desa
-Dan Juga Melakukan Pemberdaya’an Masyarakat Desa.
WEWENANGNYA
-Memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
-Mengangkat Dan Memberhentikan Perangkat Desa.
-Memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Desa.
-Menetapkan Peraturan Desa
-Menetapkan Anggaran Dan Pendapatan Belanja Desa.
-Membina Kehidupan Masyarakat Desa.
-Membina Ketentraman Dan Ketertiban Masyarakat Desa.
-Membina Dan Meningkatkan Perekonomian Desa Serta Menginterogasikanya agar mencapai
perekonomian Skala Produktif Untuk Sebesar-besarnya Kemakmuran Masyarakat Desa.
-Mengembangkan Sumber Pendapatan Desa.
-Mengusulkan Dan Menerima Pelimpahan Sebagian Kekayaan Negara Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa.
-Mengembangkan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat Desa.
-Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna.
-Mengoordinasikan Pembangunan Desa Secara Partisipatif.
-Mewakili Desa Diluar Dan Didalam Pengadilan Atau Menunjuk Kuasa Hukum Untuk Mewakilinya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Undang Undangan.
-Melaksanakan Wewenang Lain Yang Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
————————————————–
HAK KEPALA DESA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS
1.Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa.
2.Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa.
3.Menerima penghasilan tetap dengan tunjangan setiap bulan,dan penerimaan lainya yang sah,serta mendapat jaminan kesehatan.
4.Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan.
5.Memberikan mandat pelaksanaan dan kewajiban lainya kepada perangkat desa.
———————————————————–
KEWAJIBAN KEPALA DESA DALAM MENJALANKAN TUGASNYA
1.Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Bhineka Tunggal Ika.
—————————
2.Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
3.Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
4.Menaati dan menegakan peraturan perundang-undangan.
—————————-
5.Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender.
6.Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang akuntabel,transparan,profesional,efektif dan efisien,bersih serta bebas dari kolusi,korupsi,dan nepotisme.
——————————
7.Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan didesa.
8.Menyelenggarakan Administrasi pemerintahan desa yang baik.
9.Mengelola keuangan dan aset desa.
——————————
10.Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa.
11.Menyelesaikan perselisihan masyarakat didesa.
12.Mengembangkan perekonomian masyarakat desa.
——————————
13.Membina dan melestarikan nilai sosial budayamasyarakat desa.
14.Memberdayakan masyarakatdan lembaga kemasyarakatan didesa.
15.Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup,dan
16.Memberikan informasi kepada masyarakat desa.
——————————
Pasal 27
Dalam melaksanakan tugas,kewenangan,hak dan kewjiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26,kepala desa wajib:
1.Menyampaikan penyelenggaraan pemerintahan setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
2.Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
3.Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Perwusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;dan
4.Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.
——————————————-
Pasal 28
(1)Kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat(4)dan pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan/atau teguran tertulis.
(2)Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak dilaksanakan,dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
————————————————
Pasal 29
Kepala Desa Dilarang:
1.Merugikan kepentingan umum
2.Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri,anggota keluarga,pihak lain,dan/atau golongan tertentu.
3.Menyalahgunakan wewenang,tugas,dan/kewajibanya;melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu.
4.Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa;
5.Melakukan kolusi,korupsi,dan nepotisme,menerima uang,barang,dan/jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukanya.
6.Menjadi pengurus partai politik;
7.Menjadi anggota dan/pengurus organisasi terlarang.
8.Merangkap jabatan sebagai:
-Ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa
-Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
-Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
Dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundan-undangan.
9.Ikut serta/Dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
10.Melanggar sumpah/janji jabatan;dan
11.Meninggalkan tugas selama 30(tiga puluh)hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.
——————————————-
Pasal 30
1.(Kepala desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
2.Dalam hal sanksi administratif sbagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak dilaksanakan,dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
———————————————–
Pasal 32
(1)Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6(enam)bulan sebelum masa jabatanya berakhir.
Demikianlah diantara banyaknya tugas,wewenang serta hak dan kewajiban seorang kepala desa berdasar Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Mengenai segala perubahanya,baik pengurangan/penambahanya seperti peraturan dalam hal lainya,tentunya juga berkemungkinan seiring dengan kajian dalam diterapkanya untuk lebih baiknya dalam sebuah peraturan.
Dan hal tersebut adalah bagian tugas dari para legislatif dalam mengkaji pelaksanaanya untuk kebaikan bersama tentunya.
Setidaknya kajian tentang ini jadi pengetahuan bagi setiap warga yang mau memilih maupun yang akan mencalonkan dirinya sebagai kades.
Untuk agar tau mengenainya,serta agar bisa juga saling mengingatkan dalam menjalankanya demi kemajuan dalam segala bidang pada desa yang jadi tempat tinggalnya/yang dipimpinya.
————————————————-
Dengan demikian warga dan pemimpin desanya bisa mewujudkan apa yang menjadi Visi Misi dalam program untuk kemajuan desa disegala bidang.

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: